DANA BANSOS PEMICU PERANG

DOMPU, INTI RAKYAT – Tarik ulur pencairan Dana Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp. 3 Miliar, untuk kelompok konstituen anggota DPRD Kabupaten Dompu, bakal menjadi pemicu ‘perang’ penyebab tidak harmonisnya hubungan antara eksekutif dan legislatif.

Jika pemerintah masih ngotot untuk tidak memproses pencairan dana tersebut, hingga 18 Juni 2011 mendatang, DPRD mengancam akan menaikkan bendera ‘perang’ dengan eksekutif.

Sebagai langkah awal, bila pada tanggal 18 Juni 1011, hari ini (Sabtu 18/6) dana tersebut belum juga dicairkan, 30 orang anggota DPRD Donmpu, akan melakukan aksi pembakaran sejumlah proposal yang telah diajukan kelompok konstituen DPRD ke eksekutif  sejak 2 bulan lalu. “Tidankan itu sudah disepakati bersama,” ujar, Didi Wahyudi, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Dompu, saat ditemui di ruang kerjanya.

Langkah tersebut, akan menjadi pilihan legislatif, karena sejumlah anggota DPRD, terus didesak oleh konstituenya. Jika dana tersebut tidak segera terealisasikan, akan berdampak pada pencitraan buruk terhadap para wakil rakyat, terutama masalah kepercayaan. “Kepercayaan masyrakat harus kami jaga, karena kami dipilih oleh mereka,” jelasnya.  

Didi menilai, keterlambatan pencairan dana Bansos itu, lebih disebabkan adanya unsur kesengajaan eksekutif, memproses pencairan dana Bansos, yakni dengan cara membuat Peraturan Bupati (Perbup), mengatur tentang tatacara pencairan dana Bansos, setiap proposal permohonan bantuan dana, harus melalui tahapan ferivikasi oleh tim ferivikasi

Pembentukan tim yang akan melakukan cros chek terhadap sejumlah proposal kelompok konstituen anggota DPRD, dinilainya sebagai bentuk ketidak percayaan pemerintah terhadap anggota DPRD. Padahal, sejumlah proposal tersebut tak perlu lagi dilakukan ferivikasi, sebab dari awal, proposal kelompok tersebut telah diferivikasi oleh anggota DPRD. “Pemerintah tidak percaya pada anggota DPRD Dompu,” ujar Didi.

Dia juga menilai, Ketua Tim Verifikasi terlalu kaku dalam melaksanakan tugas, sehingga proses tersebut tidak bisa berjalan lancar. Seharusnya kata dia, tim harus mampu menghubungan antara kedua lembaga tersebut, dalam pencarian solusi masalah. “Bukan solusi yang didapat, justru timbul masalah, eksekutif dan legislatif dibenturkan,” tudingnya.

Anggota DPRD Dompu lainnya, Kurniawan Ahmadi, Dia mengaku, adanya upaya pemerintah mengfhambat pencairan Bansos, dinilainya memperbesar renggangnya hubungan antara kedua lembaga tersebut. “Ini masalah serius,” ujarnya.

Dia berharap, pemerintah dapat memenuhi keinginan DPRD, untuk mencairkan dana bansos tersebut, sebelum dead line waktu yang ditentukan, terpaksa dana bansos yang sudah dianggarkan melalui APBD Dompu tahun 2011 tersebut, akan ditolak. “Proposal akan kami bakar di halaman kantor,” tegasnya. (Saudi*)