FPPM Bentrok Dengan Kades Mbawi

DOMPU. INTI RAKYAT – Masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Mbawi (FPPM), terlibat bentrok dengan Kepala Desa Mbawi Hairul H. Sarila, saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Desa Mbawi Senin (15/8) kemarin.
Insiden tersebut terjadi, ketika Hairul mengatakan bahwa, masyarakat Mbawi ‘Kelaparan dan tidak pernah makan’, Mendengar kata-kata pedas itu, puluhan masyarakat FPPM yang sedang berdialog dengan Kades, langsung naik pitam dan berusaha menyerang Kades dengan cara memukul kaca jendela kantor Desa dan mencoba meransek.
Merasa tersinggung dengan pernyataan Kades, Massa dan anggota FPPM, akhirnya membatalkan niatnya untuk meneruskan dialog terbuka untuk mengklarifikasi sejumlah dugaan penyimpangan yang dilakukan Kades.
Koordinator aksi, Julkarnain dalam orasinya mengatakan, Hairul H. Sarila, selaku Kades Mbawi, diduga telah menggelapkan sebahagian besar dana program buta aksara tahun 2008 sebesar Rp. 10 juta, pungutan liar biaya pembuatan sertifikat melalui prona tahun 2008 dan 2009 sebesar Rp. 9 juta, dana subsidi Desa tahun 2009 dan subsidi Desa non fisik tahun 2010, sebesar Rp. 13 juta, dana pembangunan pagar kantor Desa sebesar Rp. 17 juta, penggelapan beras raskin tahun 2010 dan 2011, sehingga total total nilai penyimpangan berjumlah Rp. 40 juta dan dana insentif kepala Dusun selama dua tahun terakhir sebesar Rp. 9 juta.
Selain mengungkap skandal Hairul tersebut, korlap juga menyebutkan, Kades telah menonaktifkan sebahagian staf Desa, tanpa alasan yang jelas dengan cara menggantikannya dengan orang lain, berdasarkan pilihan Kades dan melantik kepala Dusun palikarawe tanpa ada dasar hukum yang jelas.
Atas dasar penyimpangan administrasi dan sejumlah uang kas Desa tersebut, FPPM dan sebahagian besar masyarakat Mbawi, meminta kepada Bupati Dompu H. Bambang M. Yasin, agar segera mencopot Hairu dari jabatannya sebagai jabatan Kades Mbawi. “Kami tidak membutuhkan Kades yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Secara terpisah, Hairul Sairila diruangan kerjanya mengatakan, bahwa dirinya tidak pernah melakukan penyimpangan, sebagaimana yang tuduhkan oleh para pendemo. “Laporan penggunaan kas Desa telah saya laporkan kepada pemerintah atasan,” terangnya.
Ia menilai, gerakan masa pendemo, lebih disebabkan oleh adanya kebijakannya, melakukan penggantian dan penonaktifan sebahagian besar staf Desa.
Sementara Ismail, ketua BPD Desa Mbawi, saat dikonfirmasi mengatakan, BPD sama sekali tidak pernah mengetahui tentang pengelolaan kas Desa. “BPD tidak tau,”  akunya. (Abah*)