INTI RAKYAT

APBD – P, Pariwisata Malang

DOMPU, INTI RAKYAT – Dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, boleh dibilang, kinerjanya cukup bagus, hingga 7 September 2011 lalu, Dinas tersebut telah mengumpulkan PAD sekitar Rp.  74 juta, angka tersebut telah melibihi target yang telah ditetapkan, sekitar Rp. 60 juta.

Diperkirakan, hingga akhir Desember mendatang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, masih dapat menyumbang PAD, berkisar antara Rp. 20-30 juta lagi, karena masih ada memon hari raya Idul Adha dan tahun baru, pada momen tersebut, obyek wisata Lakey, Pantai Ria, Felo Janga dan Pemandian Madaprama, akan ramai dikunjungi oleh wisatawan domestic maupun manca negara.

Ploting plafon anggaran yang diperoleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dalam Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2011, tergolong kecil, bila dibandingkan dengan PAD yang telah disumbangkan, ujar Abdullah, Anggota komisi II DPRD Dompu, saat bertemu Inti Rakyat di depan kantor DPRD Dompu, Jumat, 23/9/2011 lalu.

Dalam APBD 2011 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dapat dikatakan bernasib malang, jika dilihat dari besarnya anggaran yang diberikan hanya sekitar Rp. 25 juta, angka itu menunjukkan, pemerintah tidak memiliki keberpihakan terhadap pengembangan pariwisata. “Kasian pariwisata, malang betul nasibnya,” katanya.

Ketidak berpihakan itu, akan berdampak negative pada kinerja aparatur yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dihawatirkan akan timbul sentimen negative mereka (Dinas Pariwisata, red). “Percuma mengumpulkan PAD banyak-banyak, toh tidak ada penghargaan,” ujar Abdullah.

Kondisi demikian, cukup tidak seimbang, selama ini, pemerintah telah mendapatkan kontribusi yang cukup besar dari beberapa obyek wisata di kabupaten Dompu, namun kemauan untuk menata, mempromosikan yang bermuara pada pengembangan pariwisata dan ramainya wisatawan yang berkunjung, belum begitu serius.

“Saya sesalkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Dinas lain, dengan prestasi pengumpulan PAD yang negative, diberi anggaran yang banyak, sementara yang prestasinya bagus, tidak diberi anggaran yang memadai.” Kedepan, kebijakan seperti itu, harus segera dirubah oleh pemerintah, jika tidak, untuk mengembangkan pariwisata, hanya akan menjadi wacana saja. (Fahar*)