DOMPU, INTI RAKYAT – Jum’at malam 16/9/2011 lalu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Dompu dan Tim Penyusunan Kebijakan Anggaran Daerah (TPKAD) Pemda Dompu, telah menyepakati tehnik dan pola pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2011 yang dilaksanakan di aula rapat terbatas Dewan..
Rapat yang dipimpin oleh Iwan Kurniawan, wakil Ketua DPRD Dompu, terungkap bahwa, dalam rencana belanja daerah yang telah ditetapkan, mengalai devisit sekitar 7 milyar rupiah, untuk mengatasi Devisit tersebut, dalam rapat klinis (Bedah) RKA Dinas dan satuan kerja nanti, plafon anggarannya bisa saja berubah, disesuaikan dengan skala prioritas pembiayaan program. Sehingga besarnya belanja satker yang ada, lebih pada pendekatan rasional.
Ditargetkan, APBD perubahan, dapat disepakati dan disyahkan paling lambat pada akhir bulan September 2011 ini.
Namun, sebelum APBD Perubahan disyahkan, berdasarkan aturan yang ada, sebelum APBD Perubahan disyahkan, terlebih dahulu LKPJ harus dapat disepekati.
Mengingat keterbatasan waktu yang ada, Banggar dewan dan Tim TPKAD pemda Dompu, terpakasa harus bekerja secara marathon dalam beberapa hari kedepan.
Dalam rapat itu pula, sejumlah aggota Banggar DPRD Dompu, mempertanyakan kinerja pemerintah dalam realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga tanggal 7 Septeber 2011 lalu, pencapaian PAD yang terrealisasi, baru mencapai angka 32 %.
Dengan demikian, disepakati juga bahwa, untuk mengkoreksi kinerja pencapaian PAD, dalam rapat bedah klinis nanti, seluruh SKPD yang yang ada akan dipanggil.
Mengatasi masalah devisit anggaran, dapat diatasi pula dengan optimalisasi pencapaian sumber-sumber PAD yang ada. (Fahar*)
Rapat yang dipimpin oleh Iwan Kurniawan, wakil Ketua DPRD Dompu, terungkap bahwa, dalam rencana belanja daerah yang telah ditetapkan, mengalai devisit sekitar 7 milyar rupiah, untuk mengatasi Devisit tersebut, dalam rapat klinis (Bedah) RKA Dinas dan satuan kerja nanti, plafon anggarannya bisa saja berubah, disesuaikan dengan skala prioritas pembiayaan program. Sehingga besarnya belanja satker yang ada, lebih pada pendekatan rasional.
Ditargetkan, APBD perubahan, dapat disepakati dan disyahkan paling lambat pada akhir bulan September 2011 ini.
Namun, sebelum APBD Perubahan disyahkan, berdasarkan aturan yang ada, sebelum APBD Perubahan disyahkan, terlebih dahulu LKPJ harus dapat disepekati.
Mengingat keterbatasan waktu yang ada, Banggar dewan dan Tim TPKAD pemda Dompu, terpakasa harus bekerja secara marathon dalam beberapa hari kedepan.
Dalam rapat itu pula, sejumlah aggota Banggar DPRD Dompu, mempertanyakan kinerja pemerintah dalam realisasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga tanggal 7 Septeber 2011 lalu, pencapaian PAD yang terrealisasi, baru mencapai angka 32 %.
Dengan demikian, disepakati juga bahwa, untuk mengkoreksi kinerja pencapaian PAD, dalam rapat bedah klinis nanti, seluruh SKPD yang yang ada akan dipanggil.
Mengatasi masalah devisit anggaran, dapat diatasi pula dengan optimalisasi pencapaian sumber-sumber PAD yang ada. (Fahar*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar