Ramlah Penderita Tumor Ganas Dapat Pelayanan

DOMPU, INTI RAKYAT – Akhir Pekan lalu, Comonity Centre (CC) Kancihi, Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa, menggelar acara syukuran, atas sembuhnya Maryati, warga setempat, penderita penyakit Tumor Ganas yang pernah terbaring pasrah selama bertahun-tahun di kediamannya, karena tidak mampu membayar biaya pengobatan medis.

Namun berkat kegigihan Ketua CC Kancihi, Rusni Fataya bersama anggotanya serta pendamping LPMP Kabupaten Dompu, Nurcani yang memperjuangkan pegobatan Maryati hingga ke Rumah Sakit Umum Mataram, akhirnya penderita penyakit kronis itu, kini sudah sehat seperti biasa.

Tampaknya, keperdulian beberapa pentolan LSM ini, kian mendapat kepercayaan masyarakat. Terbukti, Senin, 26/9/2011 kemarin, Rusni Cs, kembali mengantarkan Ramlah, ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dompu. Pederita luka kronis, dibawah dagu kiri hingga bocor sampai merembet ke daerah leher itu, selama ini enggan berobat ke RSUD, lantaran tidak memilik biaya.

Padahal, ibu parobaya ini, memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jakesmas). Namun karena sempitnya pemahaman terhadap kartu sehat yang dipegangnya, membuat penderita luka kronis tersebut, takut berobat ke RSUD Dompu. “Dia tidak tau kegunaan kartu itu” kata Rusni, saat bertemu wartawan koran ini, di RSUD Dompu.

Menurut Syamsuddin (suami pasien), awalnya Ramlah, diserang sakit gigi. Merasakan sakit tersebut, Ramlah berobat ke Puskesmas Manggelewa. Namun tidak membuahkan hasil, malah rasa sakit itu, kian bertambah. Hal itu membuatnya putus asa. Selama berbulan-bulan, Ramlah berbaring pasrah di rumahnya.

Terinspirasi dari kesembuhan pengidap Tomor Ganas Maryati, Andy Muhlis, Ketua CC, Lanci Jaya, menggandeng Rusni CC Kancihi bersama pendamping LPMP. Kemarin mereka sepakat mengantarkan Ramlah ke RSUD.

Terkait kondisi penderita dimaksud, Rusni, mengharap kepada para dermawan, agar mengulurkan bantuan sealakadarnya, guna meringankan beban pasien miskin yang tengah didampinginya. Dia juga berterimakasih kepada pemerintah khususnya para medis yang selama ini, membijaksanai para pasien miskin, terutama kepada mereka yang belum memiliki kartu sehat. “Semoga kedepan dapat ditingkatkan lagi” katanya.

Usman M. Ali, Kepala Desa Lanci Jaya yang dihubungi melalui telpon celullarnya mengatakan, selama menderita tumor, Ramlah belum mendapatkan pelayanan kesehatan, pada minggu lau, para medis mengadakan pelayanan kesehatan gratis di Desa Lanci Jaya dan pihak Desa setempat, telah memberikan kartu pelayanan kesehatan gratis.

Kondisi kesehatan Ramlah saat itu, tidak memungkinkan Ramlah menuju ke tempat pelayanan kesehatan dengan menggunakan sepeda motor.

Keprihatinan masyarakat Dompu terhadap penderitaan yang dialami Ramlah, harus diacungi jempol, hal itu terlihat dari ramainya kasus yang menimpa Ramlah, diperbincangkan melalui jejaring sosial oleh para Facebookkers.

Bahkan, para Facebbookker telah menyediakan nomor rekening pada Bank BRI, sebagai tempat penyaluran bantuan untuk penyembuhan Ramlah.

Bagi para dermawan yang memiliki kelebihan Rezeki, dapat menyalurkan bantuannya melalui Nomor Rekening BRI :  464301006380333, bantuan yang diberikan oleh para dermawan sangat berharga bagi Ramlah, tak perduli berapapun nilainya. (Ile*)  

Mangge Asi Butuh SD

Pendekatan pelayanan pendidikan, menjadi kebutuhan yang wajib diberikan oleh pemerintah, hal itu telah diamanatkan dalam Undang-undang dasar 1945.

DOMPU, INTI RAKYAT – Di Desa Mangge Asi kecamatan Dompu, telah tersedia 2 Sekolah Dasar (SD), satu SD berada di Dusun Rasa Nggaro, sementara yang satunya lagi berada tepat dibelakang penggilingan Padi Baba Ingko, yakni SD nomor 35 Dompu.

Sejak tahun 2010 lalu, SD tersebut telah resmi menjadi sebuah sekolah dasar, berbekal atap seng bekas dengan dinding terbuat dari bedek, SD 35 Dompu, telah menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Sejak diresmikan, hingga saat ini, SDN 35 memiliki sekitar 50 orang siswa dan terdiri dari 2 rombongan belajar, yakni kelas I dan kelas II.

Berdasarkan UU nomor 20 tahun 203 yang mengatur tentang sistim pelaksanaan pendidikan, mengisyaratkan bahwa, jarak antara sekolah yang satu dengan sekolah lainnya, minimal 3 kilo meter.

Berbekal UU tersebut, Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dikpora) Dompu, memutusakan bahwa, sekolah tersebut akan ditiadakan, karena dianggap, ditempat tersebut tidak layak didirikan sebuah sekolah dasar.

Jarak antara SDN 35 dengan SDN 14 Dompu yang terletak persis di samping utara Kodim 1614 Dompu Kelurahan Dorotangga, memang kurang dari 3 km, namun yang menjadi pelajar pada sekolah tersebut, lebih banyak datang dari Dusun Mangge Asi.

Untuk meniadakan sekolah tersebut, seharusnya Dikpora Dompu, tidak hanya menjadikan jarak antara sekolah yang satu dengan sekolah lain, sebagai alasan utama, namun juga harus menyertakan pertimbangan-pertimbangan lain, misalnya kebutuhan masyarakat, keamanan para siswa serta kondisi social yang ada, ujar Kurnia Ramadham, Anggota DPRD Dompu pada Inti Rakyat Sabtu 24/9/2011 lalu.

Dengan adanya SD 35, anak-anak yang ada di Dusun Mangge Asi Desa Mangge Asi, terutama rombongan belajar kelas I dan II, tidak lagi bersekolah di SDN 14 Dompu.

Dusun Mangge Asi, membutuhkan sebuah sekolah Dasar yang layak, karena jumlah penduduk dan angkatan sekolah yang ada pada dusun tersebut, cukup banyak, katanya.

Selama beberapa tahun terakhir, banyak terjadi kecelakaan dan yang menjadi korbannya adalah siswa SD yang berasal dari dusun Mangg Asi, untuk mencapai sekolah tersebut, siswa yang berasal dari Mangge Asi harus berjalan kaki, menyusuri pinggir jalan Negara yang penuh resiko, katanya

Keberadaan sekolah tersebut, sangat didukung oleh masyarakat setempat, jika sekolah itu ditiadkan, sama saja dengan mengecewakan masyarakat dan hal itu tidak boleh terjadi, ujar Kurniawan.

Penghapusan SDN 35 Dompu, dengan alasan jarak, agak sedikit tidak rasional, karena banyak sekolah lain yang jaraknya kurang dari 3 km, bahkan berjarak 20 cm, tidak dihapus, misalnya antara SDN 1 Dompu dengan SDN 20, kedua sekolah tersebut, hanya dibatasi pagar. “Hapus dulu SDN 20,” tegas Kurniawan.

Dalam pengambilan keputusan, seharusnya Dikpora bisa sedikit arif, menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang akan diambil, sehingga masyakat tidak kecewa. (Fahar*)

APBD – P, Pariwisata Malang

DOMPU, INTI RAKYAT – Dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu, boleh dibilang, kinerjanya cukup bagus, hingga 7 September 2011 lalu, Dinas tersebut telah mengumpulkan PAD sekitar Rp.  74 juta, angka tersebut telah melibihi target yang telah ditetapkan, sekitar Rp. 60 juta.

Diperkirakan, hingga akhir Desember mendatang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, masih dapat menyumbang PAD, berkisar antara Rp. 20-30 juta lagi, karena masih ada memon hari raya Idul Adha dan tahun baru, pada momen tersebut, obyek wisata Lakey, Pantai Ria, Felo Janga dan Pemandian Madaprama, akan ramai dikunjungi oleh wisatawan domestic maupun manca negara.

Ploting plafon anggaran yang diperoleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dalam Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2011, tergolong kecil, bila dibandingkan dengan PAD yang telah disumbangkan, ujar Abdullah, Anggota komisi II DPRD Dompu, saat bertemu Inti Rakyat di depan kantor DPRD Dompu, Jumat, 23/9/2011 lalu.

Dalam APBD 2011 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dapat dikatakan bernasib malang, jika dilihat dari besarnya anggaran yang diberikan hanya sekitar Rp. 25 juta, angka itu menunjukkan, pemerintah tidak memiliki keberpihakan terhadap pengembangan pariwisata. “Kasian pariwisata, malang betul nasibnya,” katanya.

Ketidak berpihakan itu, akan berdampak negative pada kinerja aparatur yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dihawatirkan akan timbul sentimen negative mereka (Dinas Pariwisata, red). “Percuma mengumpulkan PAD banyak-banyak, toh tidak ada penghargaan,” ujar Abdullah.

Kondisi demikian, cukup tidak seimbang, selama ini, pemerintah telah mendapatkan kontribusi yang cukup besar dari beberapa obyek wisata di kabupaten Dompu, namun kemauan untuk menata, mempromosikan yang bermuara pada pengembangan pariwisata dan ramainya wisatawan yang berkunjung, belum begitu serius.

“Saya sesalkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Dinas lain, dengan prestasi pengumpulan PAD yang negative, diberi anggaran yang banyak, sementara yang prestasinya bagus, tidak diberi anggaran yang memadai.” Kedepan, kebijakan seperti itu, harus segera dirubah oleh pemerintah, jika tidak, untuk mengembangkan pariwisata, hanya akan menjadi wacana saja. (Fahar*)

Atasi Persoalan Tambang

Bupati Diminta Teken MoU dengan DPRD

DOMPU, INTI RAKYAT – Penolakan atas hadirnya perusahaan pertambangan di Kabupaten Dompu, gencar disuarakan oleh masyarakat, alasan yang paling mendasar adanya penolakan tersebut, karena adanya kekhawatiran warga akan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. 

Salah seorang aktifis Dompu, Ikwahyudin AK pada Koran ini, Sabtu (24/9) kemarin mengatakan, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat, Bupati Dompu, H. Bambag M. Yasin, diminta untuk menandatagani Momerandum Of Understading (MoU) dengan DPRD Kabupaten Dompu.

Isi kesepakatan tersebut, kata Boy sapaan akrab Ikwahyudin, memuat tentang komitmen pemerintah Kabupaten Dompu, dalam mewujudkan lingkungan lestari pada saat kegiatan da pasca kegiatan pertambangan, selanjutnya ketika dalam aktifitas pertambangan memberikan dampak buruk bagi lingkungan, maka pemerintah akan bertanggungjawab untuk  mengeluarkan perusahaan tersebut. “Bupati harus berani menandatangi MoU dengan DPRD,” katanya.

Penandataganan kesepakatan tersebut, kata Dia, penting dilakukan, selain akan menjawab kekhawatir masyarakat, akan dampak negatif dari kegiatan pertambangan, juga akan menjadi pegangan bagi semua pihak, ketika terjadi kerusakan lingkungan atas aktifitas pertambangan. “Kalau sudah ada jaminan tanggungjawab berupa MoU, saya pikir masyarakat akan legowo menerima hadirnya perusahaan pertambangan,” tuturnya.

Boy berjanji, untuk mendorong lahirnya MoU tersebut, dirinya bersama masyarakat dalam waktu dekat, akan melakukan aksi unjuk rasa. “Kami akan berupaya untuk mendorong pemerintah,” ujarnya. (Saudi*)

HIV/AIDS Bisa Diobati

DOMPU, INTI RAKYAT – Penyakit HIV/AIDS adalah salah satu penyakit yang berbahaya, penyebaran penyakit tersebut, lebih banyak melalui hubungan sex bebas dan pemakaian obat terlarang. Meski berbahaya, namun penderitanya tidak perlu putus asa, karena penyakit tersebut memiliki obat penyembuhan. Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi Penaggulangan HIV/AIDS Provinsi NTB, dr. Weny, saat melakukan kegiatan sosialisasi HIV/AIDS di Kabupaten Dompu, Sabtu (21/9) kemarin.      

Obat HIV/AIDS kata Dia, dapat diminum 2 kali sehari seumur hidup, obat tersebut bertujuan, untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menurunkan jumlah virus, karena virus selalu berimplikasi dan berkembang biak disalah satu sel tubuh yang sering diserang oleh HIV/AIDS. “Minum obat itu tidak boleh bolong-bolong,” katanya.     

Dikatakanya, penemuan kasus di NTB saat ini, termasuk di Kabupaten Dompu, sejak tahun 2005 hingga kini, terus mengalami peningkatan, itu artinya  program penuntasan HIV/AIDS di NTB berjalan dengan maksimal. “Penemuan terus bertambah,” ujarnya.  

Meski demikian, Dia berharap, kepada semua pihak untuk bersama-sama bergotong royong mencari penderita HIV/AIDS, karena sesuai dengan hasil estimasi, terdapat sekitan ribuan kasus yang belum ditemukan di NTB. “Inilah yang harus kita cari,” tuturnya. 

Jika ada pengidap yang terindikasi pada stadium AIDS, maka akan betul-betul diberikan penogbatan, agar kegidupan mereka kedepannya lebih berkualitas. “Kalau pada stadium HIV saja, kita akan berikan kiat-kiat agar mereka bisa menjaga dirinya, agar mereka tidak terjatuh dalam stadium AISD,” terangnya. (Saudi*)

Soal Pembagian Dapil

KPU Minta Pendapat Masyarakat

DOMPU, INTI RAKYAT – Perjuangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dompu ditingkat pusat, untuk mendapatkan restu pembagian Daerah Pemilihan (Dapil) yang meliputi, pembagian Dapil wilayah Kabupaten Dompu dan Provinsi NTB terus berlanjut.

Untuk melengkapi syarat pembagian Dapil tersebut, dalam pekan ini, KPUD berencana turun kemasyarakat guna, untuk meminta pendapat, melalui alat bantu berupa cuisioner.

“Melalui kegiatan itu, masyarakat secara langsung akan memberikan pendapat soal pembagian dapil,” ujar Maman, anggota KPUD Dompu pada Koran ini di Dompu, Sabtu (24/9) lalu.

Cosioner yang diisi masyarakat, kata Dia, akan disampaikan kepada pemerintah pusat, untuk dijadikan sebagai bukti, bahwa permintaan pembagian dapil itu, lahir dari aspirasi masyarakat. “Masukan masyarakat sangat kami harapkan,” tuturnya.

Berdasarkan rencana pembagian Dapil, untuk wilayah Kabupaten, semula tiga Dapil, akan dibagi menjadi lima Dapil, dengan sitem pembagian, Dapil 1 meliputi Kecamatan Hu’U dan Pajo, Dapil 2 Kecamatan Dompu, Dapil 3 Kecamatan Woja, Dapil 4 Kecamatan Manggelewa dan Kilo, sementara Dapil 5 meliputi Kecamatan Kempo dan Pekat.  

Sementara itu, untuk pembagian Dapil Provinsi NTB, Kabupaten Dompu yang semula bergabung dengan Kabupaten Bima dan Kota Bima di Dapil 6, kini ingin membentuk dapil tersendiri, karena penggabungan selama ini, dinilai merugikan Kabupaten Dompu, sebab beberapa periode terakhir, pemilihan anggota DPRD Provinsi NTB, tidak ada satupun perwakilan dari Dompu.

Jika pembentukan dapil Dompu terealisasi, maka Kabupaten Dompu akan memiliki 3 orang wakil yang akan duduk dilembaga DPRD Provinsi NTB. “Tiga kursi sudah pasti kita dapat,” katanya.

 Secara matematik, menurutnya, pembagian dapil baik untuk wilayah Kabupaten maupun Provinsi, sudah memenuhi syarat sesuai Peraturan perundang-undangan. “Pembagian dapil sudah memenuhi syarat,” jelasnya. (Saudi*)

Pembagian Bantuan Sapi Bermasalah

Dinas Peternakan Didemo

DOMPU, INTI RAKYAT – Belasan massa yang tergabung dalam Lembaga Anti Korupsi (LMAK), Jum’at 23/9/2011 lalu, menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Peternakan Kabupaten Dompu, guna memprotes pembagian bantuan sapi tahun 2011 yang diduga bermasalah.

Ketua LMAK Kabupaten Dompu, Arifin H. Abakar dalam orasinya mengatakan, proses pembagian bantuan sapi, dari awal sudah mulai bermasalah, dimana DPRD telah menemukaan adanya beberapa kejagalan dalam proses ferivikasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Dompu, sehingga waktu itu, Disnak diminta untuk melakukan verifikasi ulang, sejumlah proposal kelompok tani ternak yang masuk.   

Namun, kata Dia, Dinas Peternakan tetap melanjutkan proses pembagian, tanpa menghiraukan rekomendasi DPRD yang sudah diketahui oleh masyarakat umum tersebut. “Masalah ini bukan lagi rahasia, tapi sudah diketahui oleh masyarakat luas,” teriaknya.

Arifin mengaku, memegang data, ada beberapa kelompok tidak memasukan proposal, namun bisa muncul namanya dalam Surat Keputusan (SK) penerima bantuan.

Selan itu, masalah lain yang dijumpai pihaknya, yakni adanya pengalihan bantuan, dimana kelompok yang mengajukan program bantuan sosial insentif, jutru mendapatkan batuan penyelamatan sapi betina produktif. “Ini aneh,” kata Arifin.

Orator meminta, Dinas Peternakan untuk membeberkan, kriterial penilaian terhadap kelompok sapi yang berhak mendapatkan bantuan sapi. “Dinas Peternakan harus transparan,” tuturnya.

Setelah beberapa saat melakukan aksi unjuk rasa, akhirnya massa pengunjuk rasa langsung diterima oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dompu, Edy Fachrudin dan 9 orang tim verifikasi, untuk berdialog diaula Dinas setempat.

Dalam dialog tersebut, Arifin menyampaikan tuntutanya, antara lain mempertanyakan masalah adanya kelompok yang tidak masukan proposal, namun mendapat bantuan, kemudian terkait dengan pengalihan bantuan serta meminta Dinas peternakan untuk menjelaskan kriterial penilaian bagi kelompok.

Menyikapi hal tersebut, kepala Dinas Peternakan Kabupaten Dompu, mengaku pihaknya tidak mengetahui munculnya kelompok yang tidak pernah mengajukan proposal, karena Dinas Peternakan Kabupaten Dompu, hanya memiliki kewenangan untuk melakukan ferivikasi awal terhadap sejumlah proposal yang masuk, sementara yang menentukan kelompok yang akan mendapatkan bantuan, merupakan kewenangan Dinas Peternakan Provinsi NTB.

Begitu juga dengan pengalihan program bantuan sosial insentif ke program bantuan penyelamatan sapi betina produktif. “Penentuan akhir ada di Dinas Peternakan Provinsi,” tuturnya.  

Mengenai kriterial penilaian, Dia menjelaskan, penilaian dilihat dari kelengkapan kandang, kerapian dalam penulisan proposal serta struktur organisasi kelompok. Penilaian yang dilakukan pihaknya, sudah melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku. “Kami sudah bekerja sesuai dengan aturan,” pungkasnya. (Saudi*)